Monograf


Tentang Monograf

Kajian spesifik yang dilakukan untuk menyampaikan masukan konstruktif-akademik untuk meningkatkan kualitas intrumen hukum, startegi/program penanggulangan terorisme dan kekerasan akibat ekstremisme di Indonesia

Post Image
23 Sep

Monograf Revisi Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003


Ringkasa Eksekutif

Revisi atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang harus dilihat dalam kerangka menutup defisit penanganan terorisme di Indonesia agar menjadi lebif responsif, kompehensif dan strategis. Secara umum, terdapat beberapa isu yang dianggap paling strategis dan menyita banyak perhatian dan memantik perdebatan publik di Indonesia, yaitu pencegahan, deradikalisasi dan ujaran kebencian (hate speech), penangkapan, penahanan, penyadapan dan hukuman, korban, terorisme yang terkait dengan anak dan perempuan, dan isu kelembagaan yang secara khusus mencakup peran TNI dan penguatan BNPT.

Terkait Revisi Undang-Undang Terorisme tersebut, The Habibie Center sendiri berkomitmen, untuk terlibat aktif dalam upaya proses revisi atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, berkeyakinan bahwa peningkatan kualitas kerangka hukum pemberantasan terorisme akan dicapai melalui proses akademis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat tradisi perumusan kebijakan berbasis bukti atau data (evidence-based policy making) di Indonesia, baik terkait pembuatan kebijakan maupun perundang-undangan, dan mendorong akuntabilitas dan inklusivitas dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Pada kenyataanya, terdapat ratusan definisi terorisme yang kesemuanya tidak sama persis, bahkan belum ada kesepakatan sama sekali terkait hal tersebut. Definisi terorisme dinilai sangat penting karena akan menjadi ukuran dan kerangka penilaian (assessment) apakah suatu tindakan tertentu masuk kategori terorisme atau tidak. Keberadaan definisi formal adalah kebutuhan ideal, di samping penerjemahan ke dalam pasal-pasal. Selain itu, pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme seharusnya menggunakan berbagai pendekatan secara strategis, termasuk pendekatan ekonomi, sosial-budaya, legal-yuridis dan politis, dan sudah harus melingkupi isu anak dan perempuan.

Sebagai catatan, perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan ujaran kebencian untuk menghindari beberapa hal, yaitu menjadi alat politik atau kekuasaan,  masuk di wilayah abu-abu, sehingga salah menjerat orang yang sebenarnya tidak melakukan  ujaran kebencian atau sebaliknya, dan menjadi momok menakutkan serta ancaman bagi ekspresi kebebasan masyarakat selama ini. Terkait proses penanganan tindak pidana terorisme, kewenangan dan hak  penyelidik dan penyidik yang diberikan undang-undang untuk melakukan penangkapan dan penahanan harus ada batasan yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak kebebasan asasi. Sebagai sebuah tindak pidana yang rumit dan dapat melibatkan jaringan dan pembagian kerja yang terstruktur, penyidik membutuhkan penyadapan. Namun demikian, operasi penyadapan harus dilakukan dengan mempertimbangkan akuntabilitas publik (pubic accountability).

Penghukuman adalah salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum pidana terorisme, termasuk hukuman mati, penjara (penjara seumur hidup, penjara 20 tahun dan jumlah tahun dibawahnya),  kurungan, denda, serta pencabutan ijin korporasi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis,termasuk pertentangan dengan HAM,hukuman mati dan pencabutan kewarganegaraan Indonesia hendaknya tidak diberlakukan.

Selanjutnya, patut disayangkan dalam bagian ketentuan umum Undang-Undang Terorisme ini, sama sekali tidak terdapat definisi terkait dengan korban. Ketiadaan definisi ini bisa dipahami sebagai salah satu titik lemah undang-undang, yang dinilai tidak punya keberpihakan pada korban. Terlebih lagi, pencantuman dan mekanisme pemenuhan hak-hak korban dinilai masih kurang. Hak-hak korban dibatasi hanya pada kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

Terakhir, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia harus didasarkan pada kebutuhan operasional. Revisi UU Terorisme seharusnya menjamin peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer. Penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme sebagai solusi terakhir (last resort), bersifat sementara (ad-hoc) dan dilakukan secara proporsional. Terakhir, BNPT tetaplah sangat dibutuhkan, khususnya terkait dengan strategi nasional penanggulangan terorisme, koordinasi dan pembagian informasi, dan menyusun kebijakan. Evaluasi adalah hal yang diperlukan selain penguatan dan pengembangan BNPT. Revisi UU Tindak Pidana Terorisme hendaknya menjamin penguatan kapasitas kelembagaan BNPT sebagai lembaga koordinator.

Unduh Selengkapnya...